Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej Mengundurkan Diri Usai Ditangkap KPK dalam Kasus Suap dan Gratifikasi

Podnografi' Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau yang lebih dikenal sebagai Eddy Hiariej, secara resmi mengundurkan diri dari kabinet Joko Widodo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengumuman ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Ari Dwipayana, surat pengunduran diri Eddy Hiariej telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari Senin (6/12). Meskipun Presiden Jokowi belum membaca surat tersebut, Setneg berencana untuk melaporkan surat pengunduran diri tersebut segera setelah Jokowi kembali ke Jakarta dari Nusa Tenggara Timur. Keputusan mengenai pengunduran diri ini akan menjadi pertimbangan Jokowi.

Eddy Hiariej dan dua orang terdekatnya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, sebelumnya telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggugat KPK atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Walaupun belum diumumkan resmi oleh KPK, lembaga antirasuah tersebut telah menyurati Presiden Jokowi mengenai status hukum Eddy Hiariej.

Pada tanggal 29 November 2023, KPK juga meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI untuk mencegah Eddy Hiariej, Yosi Andika Mulyadi, Yogi Arie Rukmana, dan Helmut Hermawan, Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan terkait kasus yang melibatkan Eddy Hiariej.

Sejumlah saksi, termasuk Anita Zizlavsky dan Thomas Azali, telah diperiksa oleh KPK dalam konteks pengurusan sengketa perusahaan yang diduga melibatkan Eddy Hiariej. Meski belum ada kepastian terkait perkembangan penyidikan, hal ini menunjukkan bahwa KPK tengah mendalami kasus tersebut secara menyeluruh.

Pengunduran diri Eddy Hiariej menjadi sorotan karena posisinya yang cukup strategis sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kasus ini juga memicu pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, informasi lebih lanjut mengenai kasus ini kemungkinan akan terungkap, dan perkembangan selanjutnya akan menjadi fokus perhatian publik.